Semua yang Mengkritik Disebut Awak Taloe, Padahal Kami Rakyat yang Ingin Didengar
| Opini tajam tentang kritik yang dibungkam dengan label “Awak Taloe” dan bagaimana kekuasaan perlahan menjauh dari rakyatnya. |
Di ruang publik kita hari ini, setiap kali ada suara yang berani mengkritik, selalu saja muncul mantra yang sama dari para pembelanya.
Kalimat pendek, tapi mematikan makna:
“Nyan cuma Awak Taloe (orang kalah).”
“Masih sakit hati.”
“Belum bisa menerima hasil pilkada.”
Label-label itu dilontarkan seolah cukup untuk membungkam suara warga
Seolah-olah setiap keluhan warga lahir dari dendam pribadi.
Seolah-olah kritik tak mungkin tumbuh dari kepedulian.
Seolah-olah rasa cinta pada daerah, pada negeri, hanya sah bila disertai tepuk tangan.
Padahal yang bersuara itu bisa jadi petani yang sawahnya kini tak lagi terurus, air irigasi tak menentu, pupuk makin mahal, dan janji tinggal janji.
Bisa jadi pedagang kecil yang tiap hari membuka lapak dengan kecemasan, terhimpit kebijakan yang tak pernah benar-benar mendengar suara bawah.
Bisa jadi anak muda yang menunggu lapangan kerja yang tak kunjung datang, sambil menyaksikan statistik dipamerkan tanpa pernah menyentuh realitas.
Atau ibu-ibu yang lelah berhadapan dengan birokrasi berlapis, formulir yang tak pernah sederhana, dan pelayanan yang selalu sedang diproses.
Mereka bukan tim sukses.
Bukan relawan bayaran.
Bukan bagian dari elite politik mana pun.
Mereka hanya rakyat yang merasakan langsung dampak kebijakan, bukan hanya membacanya di laporan.
Namun mendengar membutuhkan kesabaran.
Sementara melabeli jauh lebih mudah.
Lebih gampang menyebut “awak taloe” daripada duduk dan menjawab dengan data.
Lebih ringan menyerang motif daripada membahas substansi.
Lebih nyaman menuduh daripada mengakui ada yang perlu diperbaiki.
Narasi “awak taloe” itu pelan-pelan menggerogoti nurani publik.
Ia mengajarkan bahwa setelah pemilihan usai, demokrasi juga harus selesai.
Bahwa yang boleh bicara hanya yang memuji.
Yang berbeda dianggap musuh.
Yang bertanya dicurigai.
Yang mengingatkan dilabeli pembangkang.
Padahal jabatan dipilih bukan untuk melayani separuh rakyat.
Ia adalah amanah untuk semua, termasuk mereka yang tidak memilih bahkan yang menentang.
Kekuasaan bukan trofi yang dipajang sebagai bukti kemenangan, melainkan beban tanggung jawab yang harus terus diawasi.
Jika setiap kritik dianggap sakit hati, lalu di mana ruang evaluasi?
Jika setiap pengingat dicurigai sebagai lawan politik, lalu siapa yang akan menjaga agar kekuasaan tetap berjalan lurus, tidak tergelincir oleh rasa paling benar?
Demokrasi bukan tentang menang lalu kebal dari teguran.
Demokrasi adalah kesediaan untuk dikoreksi tanpa merasa direndahkan.
Justru pemimpin yang kuat adalah mereka yang tak alergi pada kritik, karena tahu bahwa koreksi adalah bagian dari perbaikan.
Menyederhanakan kritik sebagai dendam politik bukan tanda kepercayaan diri.
Itu tanda ketakutan pada evaluasi.
Sebab kritik yang dijawab dengan argumen akan memperkuat pemerintahan.
Sebaliknya, kritik yang dibungkam dengan stigma hanya akan memperlebar jarak antara penguasa dan rakyatnya.
Jika setiap suara berbeda selalu dicap “awak taloe”, lalu siapa yang boleh berbicara?
Hanya yang memuji?
Hanya yang sejalan?
Hanya yang mengangguk?
Demokrasi bukan paduan suara satu nada.
Ia justru sehat karena ada harmoni yang lahir dari perbedaan, ada yang mengingatkan, mengoreksi, bahkan menegur ketika arah mulai melenceng.
Menuduh semua pengkritik sebagai “awak taloe” mungkin membuat barisan tampak rapi dan solid.
Namun di luar barisan itu, ada rakyat yang hanya ingin didengar.
Dan menutup telinga dari suara rakyat, itulah kekalahan yang sesungguhnya.
Post a Comment