Tolak Bantuan Internasional, Prabowo Pertaruhkan Keselamatan Warga Aceh Demi Citra Politik?

Table of Contents

Pemerintah tolak bantuan asing

Peugah.com  | Aceh boleh saja mengetuk pintu bantuan dari mana pun, mengirim isyarat ke dunia bahwa ia sedang membutuhkan uluran tangan. 

Namun pada saat yang sama, Indonesia berdiri sebagai penjaga gerbang—menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap berada di luar.

Ini bukan semata soal kehendak Aceh, melainkan persoalan kedaulatan negara yang menempatkan kewenangan izin di tangan pemerintah pusat.

Di ruang inilah harapan dan batas saling bersinggungan: Aceh memohon, dunia merespons, tetapi keputusan akhir tetap berada pada negara yang menaunginya.

Mengapa Bantuan Internasional Penting?

Bantuan internasional umumnya membawa keunggulan teknis, mulai dari peralatan khusus, tenaga ahli kebencanaan, layanan medis darurat, hingga sistem manajemen krisis yang telah teruji.

Tanpa dukungan internasional, seluruh beban penanganan harus ditanggung oleh pemerintah nasional dan daerah.

Ketika kapasitas logistik, sumber daya manusia, dan pendanaan terbatas, proses evakuasi, rehabilitasi, serta rekonstruksi berisiko mengalami keterlambatan.

Prabowo Menolak

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menutup akses bantuan internasional untuk Aceh layak dikritisi secara rasional dan terbuka.

Penolakan tersebut mencerminkan pendekatan kekuasaan yang kaku dan minim empati terhadap situasi darurat kemanusiaan.

Di tengah penderitaan warga terdampak bencana, kebijakan ini terasa lebih menonjolkan simbol kedaulatan ketimbang menjawab kebutuhan nyata para korban di lapangan.

Ketika waktu, logistik, dan sumber daya menjadi faktor penentu keselamatan, menutup pintu solidaritas internasional berpotensi memperlambat penanganan dan meningkatkan risiko bagi masyarakat.

Nasionalisme seharusnya tidak diwujudkan dengan menolak uluran tangan global, terlebih saat negara belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan korban secara cepat dan merata.

Sikap ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara sedang menjaga martabatnya, atau justru mempertaruhkan keselamatan warganya demi citra politik.

Dalam konteks kemanusiaan, ketegasan yang abai terhadap kepekaan hanya akan meninggalkan luka yang lebih dalam bagi daerah yang tengah berjuang untuk pulih.

Bencana tidak mengenal batas negara, ideologi, ataupun simbol kekuasaan. Yang ada hanyalah manusia yang membutuhkan pertolongan secepat mungkin.

Pak Prabowo!

Seganas-ganasnya macan, ia tidak akan memakan anaknya sendiri

Pemimpin, penguasa, atau siapa pun yang memegang kekuasaan seharusnya tidak menyakiti rakyatnya sendiri.

Sekuat apa pun kekuasaan, ia tetap memiliki kewajiban melindungi, bukan mengorbankan, mereka yang berada di bawah naungannya.